Berbangsa Bukan Sekedar Belajar

Oleh Arya Wanda Wirayuda

“Yang kini melumpuhkan aktivisme bukan semprotan gas air mata Brimob, tapi semprotan parfum Paris.” (Ariel Heryanto dalam Lifestyle Ecstasy, 2005)

Barangkali kalimat itu tepat menggambarkan sebagian besar aktivitas mahasiswa pasca reformasi. Tidak ada lagi cemoohan rutin terhadap kebijakan negara yang salah, hingga minimya peminat untuk berdiskusi tentang kesusahan masyarakat. Shopping ke mall, dugem, menjadi pecandu seks bebas dan narkoba, adalah perilaku yang sudah dianggap halal bagi sebagian mahasiswa. Jika sudah demikian, tulang punggung masa depan bangsa terancam mengalami kerapuhan.
Mahasiswa termasuk ke dalam golongan sosial yang memiliki potensi melakukan perubahan-perubahan fundamental di dalam kehidupan berbangsa. Sebab, ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah, merupakan bekal utama merumuskan strategi perubahan. Seseorang yang belajar di perguruan tinggi disebut sebagai mahasiswa. Maha berarti besar, sedangkan siswa diasosiasikan sebagai pelajar yang tercatat dalam institusi pendidikan formal.
Dalam sejarah, bentukan istilah ini bermula ketika masyarakat menempatkan secara sosial kedudukan mahasiswa lebih tinggi daripada hanya sekedar siswa. Dengan begitu, mereka dianggap dan tentunya juga dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang lebih, supaya dapat membantu kesulitan-kesulitan masyarakat. Sayang, kenyataannya cita-cita mulia tersebut hampir berada di ujung tanduk, lantaran hampir sebagian besar mahasiswa menjadi penganut aliran konsumerisme dan pragmatisme.
Mahasiswa kerap mempersepsikan kampus sebagai batu loncatan untuk meraih kesejahteraan dan kekayaan. Masuk ke perguruan tinggi ternama, mendapat nilai bagus dan lulus cepat, supaya segera mendapat pekerjaan adalah impian. Tidak heran, cara-cara instan untuk berproses menjadi mahasiswa, adalah prilaku jauh dari yang diharapkan. Bersenang-senang dengan keegoisan pribadi; mendapat nilai “A” meski diperoleh dari belajar hasil foto kopi catatan teman; membebek dengan penjelasan dosen tanpa mau “bersubversif” ria dengan membaca buku, menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.
Sejenak jika kita mengintip bagaimana dunia organisasi mahasiswa kini juga jauh dari harapan. Banyak organisasi mahasiswa internal kampus cenderung gemar mengadakan berbagai kegiatan, namun justru menyeret aktivitas mahasiswa hanya mengedepankan kerapian teknis pelaksanaan. Kegiatan tersebut untuk kepentingan pengembangan diri. Dan, pengembangan diri hanya diorientasikan kepada kemampuan individu agar nantinya dapat “dijual” pada lembaga-lembaga penyedia lapangan pekerjaan. Akibatnya, perdebatan kritis soal bagaimana ikut terlibat memikirkan permasalahan bangsa dan negara, kerap dianggap tidak relevan. Proses penghayatan tentang makna hakiki pendidikan dan pengembangan, teredusir dengan gaya berpikir yang hanya didasarkan kegunaan praktis.
Begitupula dengan nasib organisasi pergerakan mahasiswa ekstra universitas yang tidak kalah dahsyat mengalami perubahan. Sarat kepentingan dan ikut andil dalam memperkuat suksesi kepemimpinan nasional adalah keniscayaan. Sayang, dengan bekal pengalaman puluhan tahun, sebagian organisasi pergerakan kini sudah “kegemukan”, sehingga kerap sulit bergerak progresif–revolusioner dan cenderung membebek pada kepentingan sesaat. Para alumni yang besar dan tersebar di berbagai bidang, baik di lembaga pemerintahan, profesional hingga swasta, menjadikan mereka tidak lagi kritis lantaran jaminan atas pekerjaan sudah di depan mata. Tidak jarang kader-kader organisasi pergerakan mahasiswa menjadi tumbal politik para alumninya. Kejadian seperti ini juga belum menghitung berapa banyak jumlah kader yang keranjingan mencari uang atau “proyekan”, dan enggan untuk berpikir dan membincangkan persoalan sosial berikut memperbarui konsep gerakan yang kurang efektif.
Coba bayangkan ketika Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka ketika masih menjadi pelajar atau mahasiswa. Tentu itu sangat berbeda dengan semangat generasi mahasiswa masa kini yang sarat dengan budaya konsumerisme dan pragmatisme. Rela melanglang buana tanpa kemakmuran dan kenyamanan adalah pilihan bagi para asketis-revolusioner untuk memperjuangkan bangsa dari ketertindasan. Atau gagasan Mohammad Yunus dari Bangladesh, penerima nobel perdamaian tahun 2006. Meski sejak mahasiswa dididik dengan pandangan kapitalisme, tetapi berhasil menelurkan gagasan merubah persepsi dunia bahwa nafsu menumpuk kekayaan sebenarnya dapat pula mengangkat kemiskinan masyarakat.
Setiap orang bebas mencari bentuk keteladanan. Figur-figur diatas adalah pilihan. Namun pilihan atas keteladanan yang relevan dengan kebutuhan adalah hal yang utama. Kebutuhan bukan hanya beradasar nilai-nilai kegunaan praktis, tetapi juga beradasarkan nilai-nilai kebenaran. Disinilah letak dimana kebenaran wajib dilaksanakan setiap orang, tidak terkecuali mahasiswa. Jika sudah diberi label “maha” (besar) maka semestinya juga mempunyai kesadaran ber-“dharma” (kewajiban) yang besar pula.

Maha dan dharma
Kewajiban dirumuskan berdasarkan nilai kebenaran. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan adalah firman bagi kewajiban. Meski tidak ada lagi desingan peluru penjajah sekaligus gerakan kapitalisme semakin lincah mempermainkan peristiwa, maka apapun bentuknya selayaknya kita sadar bahwa segala yang diperbuat musti harus menjunjung tinggi hakikat kebenaran terhadap kemanusiaan. Dengan begitu, nilai-nilai kemanusiaan bukan hanya berlaku untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan masyarakat, dengan berupaya me-up to date kualitas tanpa menindas atau bahkan memberikan ruang orang lain terperosok ke dalam jurang kesengsaraan.
Berorganisasi dan mendapat pendidikan yang lebih baik, perlu mendapat pondasi berpikir tentang nilai kebenaran terhadap kemanusiaan. Disinilah letak pragmatisme intelektual semestinya tidak jadi pertimbangan utama, karena hanya memicu terjadinya penindasan dan memperparah krisis solidaritas. Dalam memandang pragmatisme, Jacques Maritain dalam bukunya Pendidikan Berada di Simpang Jalan (1943) mengingatkan “Adalah sebuah penghinaan mendefinisikan pemikiran manusia sebagai sebuah organ untuk menjawab berbagai macam rangsangan atas situasi lingkungan nyata. Terminologi seperti ini hanya tepat untuk menggambarkan pengetahuan dan reaksi binatang, sehingga berpikir secara persis dengan definisi ini mengukuhkan cara berpikir khas untuk binatang tanpa rasio”.
Konsumerisme dan pragmatisme yang melanda mahasiswa sungguh tidak relevan di tengah masyarakat yang menanti sumbang sih mereka untuk membantunya bangkit dari kemiskinan. Sungguh ironis karena subsidi mahasiswa berasal dari pajak rakyat yang bercucuran keringat membanting tulang, ternyata hanya digunakan berleha-leha. Karena itu, sudah seharusnya segala yang dienyam di bangku kuliah memiliki kontribusi pada masyarakat. Disinilah letak dimana rasa keadilan dan kemanusiaan mahasiswa diuji kesediaannya berbagi dengan realitas sosial.
Di samping itu, sudah sepantasnya kita mendeklarasikan diri bahwa berfoya-foya adalah haram hukumnya. Belajar untuk kepentingan diri sendiri adalah tindakan yang patut dicela semua orang. Perubahan terhadap diri sendiri seperti ini lebih penting, baru kemudian berbicara tentang mahasiswa sebagai agen perubahan (agen of change) dan kekuatan moral (moral force) bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika masih sadar berbangsa, sebagai mahasiswa bukanlah sekedar belajar dan bersenang-senang. Berbangsa adalah sikap kepedulian kita terhadap satu sama lain. Semoga di kemudian hari yang suka membaca buku, berorganisasi, bermain musik, mendapat nilai “A” dan lulus cum laude, tidak hanya berharap untuk menumpuk kebahagiaan pribadi semata namun juga demi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara agar lebih baik. “Tidak harus kaya, cukup sederhana” seru Frans Magnis Suseno (2007), mengingatkan kita bagaimana pentingnya rasa empati terhadap orang lain. Bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa?
dimuat di Tabloid “Stanza” waktu masih mahasiswa

~ oleh arya wirayuda pada Februari 27, 2009.